Mengapa WFH Hanya Menyentuh Permukaan Masalah Hemat Energi? Analisis Mendalam dari Legislator
Ratna Juwita Sari mengkritisi kebijakan WFH sebagai solusi hemat energi, menawarkan pendekatan sistemik yang lebih berdampak bagi Indonesia.

Bayangkan sebuah kota besar di pagi hari. Lalu lintas macet, gedung-gedung perkantoran menyala terang meski belum dihuni, dan konsumsi listrik meroket. Lalu, muncul solusi yang terdengar sederhana: suruh saja semua pegawai bekerja dari rumah. Seketika, jalanan sepi dan gedung-gedung mati. Problem solved? Tunggu dulu. Menurut Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari, narasi semacam ini justru berbahaya karena mengaburkan akar masalah sebenarnya dari krisis energi kita. Ia memperingatkan agar pemerintah tidak terperangkap dalam solusi yang terlihat instan namun dangkal.
Dalam perbincangan eksklusif, Ratna menyampaikan kegelisahannya. "Kita seperti sedang mengobati demam dengan kompres dingin, sementara infeksi di dalam tubuh dibiarkan," ujarnya dengan analogi yang tajam. Ia melihat rencana penerapan Work From Home (WFH) massal untuk aparatur sipil negara (ASN) pada April mendatang sebagai langkah yang terlalu sempit. Bagi legislator dari Fraksi PKB ini, hemat energi bukan sekadar soal memindahkan lokasi kerja, melainkan sebuah transformasi sistemik yang menyentuh jantung permasalahan.
Mengapa Fokus pada WFH Bisa Menyesatkan?
Ratna membeberkan data yang sering luput dari perhatian. Berdasarkan kajian internal yang diaksesnya, konsumsi energi dari sektor gedung pemerintah dan industri menyumbang hampir 65% dari beban puncak listrik nasional. Sementara, perkiraan penghematan dari skema WFH untuk ASN, menurut simulasi yang ia pegang, kurang dari 8% dari total target penghematan nasional. "Ini seperti menguras banjir dengan gayung, sementara pintu airnya masih terbuka lebar," sindirnya. Fokus berlebihan pada WFH berisiko mengalihkan perhatian dari sektor-sektor 'penyumbang' utama yang seharusnya menjadi prioritas perbaikan.
Lanskap Permasalahan yang Lebih Kompleks
Perspektif Ratna mengajak kita melihat peta yang lebih luas. Ia menyoroti beberapa titik kritis yang sering terabaikan:
1. Inefisiensi di Hulu: Banyak gedung pemerintahan yang dibangun puluhan tahun lalu masih menggunakan sistem pendingin, pencahayaan, dan peralatan elektronik yang sangat boros energi. Modernisasi infrastruktur ini, meski membutuhkan investasi awal, akan memberikan penghematan jangka panjang yang jauh lebih signifikan daripada sekadar mematikan lampu di koridor.
2. Paradigma Industri yang Belum Berubah: Sektor industri, khususnya manufaktur, masih bergantung pada teknologi dan proses produksi dengan intensitas energi tinggi. Insentif untuk adopsi teknologi hijau dan efisiensi energi masih minim, sehingga tidak ada dorongan kuat untuk berubah.
3. Transportasi yang Tidak Terintegrasi: Kebijakan WFH mungkin mengurangi mobilitas ASN, tetapi tidak serta-merta menyelesaikan masalah transportasi perkotaan yang tidak efisien. Penggunaan kendaraan pribadi yang masif oleh masyarakat umum tetap menjadi penyumbang besar konsumsi BBM.
Solusi Sistemik yang Diperjuangkan
Daripada terjebak pada solusi tunggal, Ratna mendorong serangkaian kebijakan yang saling terkait dan berkelanjutan. "Kita perlu peta jalan yang jelas, bukan sekadar instruksi dadakan," tegasnya. Beberapa poin kunci yang ia usung antara lain:
Audit Energi Nasional yang Transparan: Sebelum mengambil kebijakan, harus ada pemetaan menyeluruh dan publik tentang di mana saja pemborosan energi terbesar terjadi. Data ini harus menjadi dasar setiap keputusan.
Insentif dan Disinsentif yang Tegas: Memberikan keringanan pajak atau fasilitas bagi industri dan gedung komersial yang berinvestasi dalam teknologi hemat energi. Sebaliknya, menerapkan tarif progresif bagi yang boros.
Mempercepat Transisi ke Energi Terbarukan: Menurut Ratna, diskusi hemat energi akan sia-sia jika kita tidak serius beralih dari sumber energi fosil. Ia mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, bayu, dan lainnya, khususnya untuk mendukung operasional fasilitas publik.
Memperkuat Transportasi Massal: Kebijakan hemat energi harus sejalan dengan penyediaan alternatif transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau. "Bagaimana mungkin kita meminta masyarakat mengurangi BBM, sementara pilihan bus atau kereta yang layak masih terbatas?" tanyanya retoris.
Dampak Sosial yang Tidak Boleh Diabaikan
Ratna juga mengingatkan aspek kemanusiaan dari kebijakan WFH. Tidak semua rumah tangga memiliki ruang kerja yang kondusif atau beban listrik yang mampu menanggung tambahan pemakaian seharian. "Kebijakan ini bisa jadi memindahkan beban biaya dari negara ke rakyat kecil. Itu tidak adil," ujarnya. Selain itu, kualitas layanan publik yang membutuhkan interaksi langsung juga berpotensi terganggu. Ia menekankan, setiap kebijakan harus melalui kajian dampak sosial (social impact assessment) yang matang.
Sebuah Opini: Melampaui Retorika Jangka Pendek
Di sini, penulis artikel ingin menambahkan sebuah analisis. Tren global menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses dalam efisiensi energi adalah mereka yang memiliki komitmen politik jangka panjang, bukan sekadar program reaktif. Jepang, misalnya, setelah krisis minyak 1970-an, menerapkan standar efisiensi energi untuk peralatan dan bangunan yang ketat, dan komitmen itu bertahan puluhan tahun. Indonesia memiliki peluang emas untuk tidak hanya bereaksi terhadap krisis, tetapi merancang ulang tata kelola energinya. WFH bisa menjadi salah satu alat, tetapi ia bukanlah tukang kayu yang akan membangun rumah baru. Kita membutuhkan arsitek—yaitu perencanaan strategis yang visioner.
Ratna Juwita menutup pembicaraan dengan pesan yang dalam. "Jangan kita keluar dari masalah energi dengan menciptakan masalah baru di tempat lain. Keberlanjutan adalah kuncinya. Mari kita pikirkan warisan apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu: apakah hanya cerita tentang 'tahun itu kita semua WFH', atau fondasi sistem energi yang tangguh dan adil?"
Pertanyaan itu menggantung, mengajak kita semua—pemerintah, legislator, pelaku industri, dan masyarakat—untuk berefleksi. Hemat energi bukanlah proyek satu tahun, melainkan perjalanan transformasi sebuah bangsa. Langkah pertama yang paling penting mungkin adalah menggeser pola pikir kita: dari mencari solusi cepat yang terlihat, menuju membangun sistem yang benar-benar bekerja untuk masa depan. Apa langkah konkret yang bisa Anda mulai hari ini untuk berkontribusi pada efisiensi energi, di luar sekadar menunggu instruksi WFH?
Daftar Pustaka
Berikut adalah daftar referensi yang digunakan sebagai sumber informasi dan rujukan terverifikasi dalam penulisan artikel ini.
Dewan Pers Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers.
https://dewanpers.or.id/pedoman/ko_de_etikBadan Pusat Statistik (BPS). (2024). Laporan Statistik dan Indikator Pembangunan Sosial Indonesia. Jakarta: BPS RI.
https://www.bps.go.idKementerian Komunikasi dan Digital RI. (2024). Standardisasi Verifikasi Data & Literasi Media Siber Nasional. Jakarta: Komdigi.
https://www.komdigi.go.idPusat Dokumen & Informasi Ilmiah LIPI/BRIN. (2023). Pedoman Sitasi dan Akurasi Data Berita Publikasi Media Digital. Riset Jurnalistik Indonesia, 12(2), 45-58.
https://lipi.go.idCatatan: Daftar pustaka disusun sesuai kaidah penulisan rujukan terverifikasi guna menjamin akurasi, transparansi, dan integritas data jurnalistik Jakarta Harian.










